undang undang perikanan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG. undang undang perikanan

Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. 3299, website depkumham. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh. pertanian-perikanan-kehutanan. Dalam penerapan Undang-Undang. RANCANGAN. Produk undang-undang sampai peraturan menteri yang telah ditetapkan dan berbagai konvensi internasional di bidang perikanan yang telah disahkan oleh pemerintah perlu disosialisasikan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang aturan-aturan hukum nasional dan internasional serta dapat menerapkan manajemen perikanan yang. Ancaman pidana minimal 1 tahun dan denda 250 juta rupiah karena melanggar pasal 14 Undang –. Tugas dan Fungsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. bahwa perairan yang berada di Menimbang : a. Sus/2014). NO. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan-peraturan ini dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu: a) Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie. 6/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan. Konsep ketiga tersebut adalah kesatuan atau unifikasi hukum nasional. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang K onservasi Sumber Daya . Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut,. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan MATERI POKOK PERATURAN. U. Dalam melakukan pengelolaan perikanan ramah lingkungan, t erdapat peraturan dalam UU PLH dan UU Perikanan. PERMEN KP Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PERMEN KP Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di WPPNRI Unduh. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ABSTRAK: a. HUKUM LAUT DAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN. 60/tahun 2007, tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dan Undang-undang No. (2). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. Pengadilan perikanan lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara. Dengan melaksanakan apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut maka pelaku usaha, konsumen dan bahkan sumber daya ikan (SDI) dapat terlindungi dari. Artikel Terkait: Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang - Undang No. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 31 Tahun 2004 mengenai perikanan yang disahkan oleh DPR dan Presiden pada tahun 2009. prl@kkp. Landasan Yuridis. Tanggungjawab Menteri. Mengingat : 1. 3299, website depkumham. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Meski Undang-Undang Perikanan telah disahkan DPR tanggal 15 September 2004, tetapi sampai sekarang belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri. Adapun Undang-undang yang mengatur dalam hal perizinan perikanan ialah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioprasikan di wilayah pengolaan perikanan. 2020. UNDANG-UNDANG: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Nomor: 45: Tahun: 2009: Nama Peraturan: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN: Pemrakarsa Terjemah Resmi: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN. 5. Undang Undang No. 31 Tahun 2004 mengenai perikanan yang disahkan oleh DPR dan Presiden pada tahun 2009. Nov 9, 2020. Indonesia mempunyai hak berdaulat pada jalur yang berbatasan dengan laut Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang. Mengingat : 1. 2. Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. UNDUH FILE. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 11, Jl. 104); 3. Kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. kepada pelaku tindak pidana perikanan dalam Putusan Putusan Nomor 338/Pid. kkp@kkp. Undang-Undang. 28/MEN/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM BUDIDAYA UDANG DI TAMBAK MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,. T. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Demikian pula perlindungan pada hak masyarakat adat. com; Kotak Pengaduan; Dasar Hukum. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985. 16 November 2012 Tanggal Pengundangan. Sus-PRK/2017/PT MDN kurang tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Presiden Republik Indonesia. Tanggungjawab Menteri. Peraturan Perundang-undangan. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 299, jdih. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mulai berlaku pada 29 Oktober 2009. id: 10 HLM. Pada dasarnya perubahan Pasal-pasal UU Perikanan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yaitu : Secara umum pasal-pasal dalam UU 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU 45/2009 tentang Perubahan atas UU 31/2004 tentang Perikanan, tidak banyak berubah. Target itu terlihat realistis, karena ada waktu sekitar 3-4 tahun dari sekarang Target tersebut ditetapkan, melihat hasil produksi udang pada 2020 yang. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhuhungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; b. 1. Identifikasi Masalah Belum optimalnya penegakan hukum (law enforcement) dibidang perikanan, yaitu penegakan hukum yang belum memberikan. Usaha Pengolahan Ikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. ABSTRAK: a. bahwa kekayaan sumber daya perikanan Indonesia merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola melalui pelindungan, pemanfaatan, dan MATERI POKOK PERATURAN. perikanan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Peraturan Judul Ditetapkan Diundangkan Status; 1: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: 132/2023: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional Pasal 85 Undang-Undang No mor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 t entang Perikanan. No Jenis No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Pasal 31 (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI. 1985. bahwa untuk mendukung percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan; b. Dilihat dari segi perkembangan teknologi: modern tentang penggunaan laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) 2019. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan . Direktorat Jasa Kelautan 17 Oktober 2014 Dilihat : 528. Undang-undang terbaru yang mendefinisikan nelayan kecil adalah UU No. 2. Bahkan pengertian itu pun berbeda dengan pengertian nelayan tra-disional dalam penjelasan pasal 18 (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta dalam reali-tasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 1. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Jasa tambat/labuh pada dermaga/kolam Pelabuhan Perikanan; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat. Badan / Pengarang. Bahwa berdasar pada asas dan tujuan pengelolaan perikanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka sesungguhnya pengelolaan perikanan merupakan penjewantahan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana posisi Negara mengutamakan kepentingan. 46, TLN. PERIKANAN . a. Pro. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK Indonesia, Menimbang : a. Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang. Perlu dilakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 khususnya terkait dengan hukuman baik penjara maupun denda. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan. 5 tahun 1983, maka berarti makin bertambah luas wilayah perikanan Indonesia. Tipe. Mencabut a. Studi tentang pelayanan terhadap kapal perikanan . Yang Dilakukan Kapal Ikan Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 99 K/Pid. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :. Unduh pdf permen ini untuk mengetahui lebih lanjut. Pengelolaan perikanan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan penetapan 11 (sebelas) asas sebagai landasan tempat berpijak tingkah laku masyarakat dan ataupun pemerintah yaitu, asas manfaat;. B. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN,. Undang - Undang No. Abstrak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaperikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; b. 5/1960, dan 3) perikanan sebagai salah satu “mainstream” pembangunan nasional. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang (UU) NO. Pengertian landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian. UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Seperti tercantum dalam Pasal 20 sampai Pasal 23. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985. Pelajari isi dan dampaknya. UU 5/1990 tentang Kehati. "Berdasarkan hasil penghitungan pungutan cukai yang seharusnya dibayar,. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. 45 tahun 2009, memberikan wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan baik di wilayah laut teritorial Indonesia maupun di Zona Ekonomi Eksklusif. Konsekuensi meratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982) menghasilkan tanggung jawab baru bagi pemerintah untuk menerapkan aturan yang ada didalam UNCLOS 1982. U. 2, Agustus 2017. Undang-Undang Cipta Kerja Perikanan. Presiden Republik Indonesia. 45 Tahun 2009. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan. : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Permasalahan IUU Fishing itu dihadapkan. UU-45-2009. Lokasi budidaya udang secara umum sekarang ini. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mecakup UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. UU No. Indonesia, Undang-Undang Perikanan UU No. ), Kepiting (Scylla spp. Undang-undang Perikanan dan Perubahannya (Edisi Terbaru) diterbitkan oleh Belbuk. 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 1. A. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Unduh. Pertama, rumusan Pasal 27 angka 10 UU Cipta Kerja mempertahankan Pasal 30 UU Perikanan yang membuka akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEE Indonesia. 118 Tahun 2004. Walaupun peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah banyak mengatur mengenai IUU Fishing yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 9 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerikananCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. Badan / Pengarang. 11, Jl. SMS/WA : 085155066343 (SIRATU) Email : ppnratu. Definisi Perikanan -Perikanan menurut undang undang mengacu pada peraturan perundang undangan no 45 tahun 2009 dimana pengertian atau definisi perikanan yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan. Judul. Pertanggungjawaban Pidana Atas Korporasi Mengamati pasal-pasal tindak pidana dalam undang. U. 21 tahun 2019 Mengingat : 1. Dasar hukum Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti tidak tepat karena tidak menjangkau aspek keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. pengaduan@gmail. Mengingat : 1. 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan juga dijelaskan mengenai pengertian “bukti permulaan yang cukup”, yaitu: “Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan hakekat pengelolaan sistem pemerintahan dari model sentralistik ke. Selama rentang waktu tersebut, banyak agenda penting yang dilaksanakan oleh Negara berdasarkan UU tersebut Tetapi, saat ini keberadaan UU tersebut dinilai sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. com, sebuah penerbit yang berfokus pada penerbitan buku-buku hukum dan. mengatur tentang: a. Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 4 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 5 Pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang KelautanPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PRODUK HASIL PERIKANAN NONPANGAN DAN. Kelautan dan Perikanan melalui Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut: Dasar Hukum a. 04 Mei 2020. Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; Mengingat : 1. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing di antaranya: UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2 - 2. perikanan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang perizinan usaha pembudidayaan ikan; Mengingat: 1. Ketentuan Sanksi. Download. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Daftar Inventarisasi Masalah dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. garam Kelautan Perikanan KKP Peraturan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara.